HARAPANMEDIA.COM,JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI melakukan pertemuan membahas peluang kerja sama untuk memperkuat ekosistem informasi nasional, meningkatkan literasi publik, serta menjaga keberlangsungan industri pers di tengah persaingan dengan platform digital global.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dengan Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan di Ruang Rapat PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Akhmad Munir mengatakan, wartawan memiliki kini berperan penting sebagai tulang punggung dalam memberikan literasi informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat. Karena itu, penguatan kompetensi, etiks dan kualitas wartawan perlu menjadi perhatian bersama.
BACA JUGA: BP Batam Terus Genjot Investasi Pada Semester Pertama 2026 Mampu Serap 40.943 Tenaga Kerja
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi. Kondisi tersebut menuntut wartawan untuk tetap menjaga kompetensi, etika serta memegang teguh kaidah jurnalistik.
“Di tengah situasi yang serba instan seperti sekarang, siapa pun bisa menjadi wartawan, siapa pun bisa menjadi redaktur, dan siapa pun bisa menjadi produser. Di sinilah pentingnya penguatan kompetensi dan etika wartawan,” kata Akhmad Munir.
Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antara sumber informasi pemerintah dan wartawan. Bakom dinilai memiliki sumber data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang dapat disampaikan kepada masyarakat melalui jaringan media.
Dengan koordinasi tersebut, informasi mengenai kebijakan dan implementasi program pemerintah diharapkan dapat tersampaikan berdasarkan data, fakta, dan waktu yang tepat sehingga mengurangi kesimpangsiuran informasi di ruang publik.
Selain penguatan kompetensi dan koordinasi informasi, Akhmad Munir menyoroti perlunya kehadiran negara untuk memperkuat industri pers nasional. Industri pers saat ini menghadapi tekanan dari platform digital global, persaingan bisnis lokal, serta perubahan pola konsumsi masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penerapan publisher rights atau hak penerbit. Perjuangan untuk memberikan perlindungan terhadap produk jurnalistik perlu dilanjutkan agar industri pers mendapatkan kesetaraan nilai ekonomi dengan platform digital.
“Padahal, yang kita inginkan adalah adanya kesetaraan dalam menentukan nilai ekonomi atas produk jurnalistik. Sementara itu, kita masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk memperjuangkan hal tersebut. Ini merupakan perjuangan panjang,” ujarnya.
