Selain itu, perusahaan AEO juga berpeluang memperoleh kemudahan dari kerja sama administrasi kepabeanan dengan negara lain, dan menjadi prioritas dalam berbagai program baru yang dikembangkan DJBC.
Untuk dapat bergabung dalam program AEO, perusahaan harus memenuhi sejumlah persyaratan. Secara umum, perusahaan tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, maupun perpajakan, serta memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dalam dua tahun terakhir.
Persyaratan ini menjadi upaya DJBC untuk memastikan fasilitas diberikan kepada perusahaan yang memiliki rekam jejak baik dan tingkat kepatuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, perusahaan juga harus memenuhi persyaratan lain terkait kepatuhan, keamanan rantai pasok, sistem administrasi, dan pengendalian internal agar fasilitas AEO diberikan kepada perusahaan yang benar-benar memenuhi kriteria.
BACA JUGA:Disdukcapil Terapkan Layanan Berbasis Digital Pelayanan Dokumen Masyarakat Makin Cepat
Selain AEO terdapat pula perusahaan yang memperoleh fasilitas dan kemudahan melalui program lain, seperti Mitra Utama Kepabeanan (MITA Kepabeanan) yang berlaku secara nasional termasuk di kawasan bebas Batam.
Program-program tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung proses bisnis yang sehat, efisien, dan patuh terhadap ketentuan kepabeanan. Melalui AEO dan MITA Kepabeanan, Bea Cukai Batam terus mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif.
Fasilitas yang diberikan diharapkan dapat mempercepat layanan sekaligus mendorong pelaku usaha menjalankan kegiatan ekspor-impor secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.(*/man)
