Namun, menurut Chatarina Muliana Girsang yang kala itu Staf Ahli Kemendikbud mengakui, penerapan sistem zonasi saat itu sebenarnya ‘dipaksakan’ untuk mendorong daerah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya juga membentuk tim satuan tugas (satgas) untuk implementasi pelaksanaan sistem zonasi pendidikan/sekolah di tingkat daerah pada Juli 2019.
Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Muhadjir kemudian menjabat sebagai Menko PMK yang salah satunya mengkoordinasi Kemendikbudristek.
Era Kementerian Nadiem Makarim (2019 – 2024)
Dalam penerapan pada tahun-tahun berikutnya, sistem PPDB terus menimbulkan polemik. Orang tua siswa, aktivis pendidikan, hingga beberapa kepala daerah turut menyoroti berbagai permasalahan yang timbul selama keberjalanan sistem ini
Beberapa isu yang diketahui adalah kecurangan pindah domisili atau menumpang KK yang dekat dengan sekolah favorit hingga sejumlah sekolah ‘pinggiran’ yang terpaksa tutup karena kekurangan murid.
Anggota Komisi X DPR RI kala itu, Bramantyo Suwondo meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membenahi sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), buntut dari polemik PPDB DKI Jakarta 2020.
Sebelumnya, polemik tersebut muncul lantaran banyak siswa gagal masuk sekolah negeri melalui jalur zonasi hanya karena usia yang mereka terlalu muda.
Tak hanya itu, sejumlah pelajar di Surabaya bahkan sempat menggelar aksi protes sistem PPDB pada pertengahan 2021 agar pemerintah segera menghapus sistem penerimaan siswa jalur zonasi.
Menanggapi berbagai masalah yang terjadi, Kemendikbudristek menyatakan akan membentuk satgas PPDB.
Chatarina Muliana Girsang yang saat itu telah menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek, mengatakan tim satgas itu akan dibuat dengan berkoordinasi dengan dinas pendidikan (disdik) dan ombudsman di setiap daerah.
Ia mengklaim pihaknya akan mengecek sekolah-sekolah yang dianggap bermasalah, dengan fokus di daerah urban.
Nadiem Makarim yang ditunjuk Jokowi jadi Mendikbudristekdiikti dikenal sebagai seorang teknokrat yang mendirikan usaha Go-Jek. (CNN Indonesia/Adi Ibrahim)
Meski telah menerima banyak penolakan dari publik, Mendikbudristek kala itu, Nadiem Makarim menyatakan tidak akan mengubah kebijakan terkait PPDB jalur zonasi pada 29 Juli 2023.
Nadiem menilai kebijakan warisan Muhadjir Effendy itu penting untuk mengatasi kesenjangan dan bakal tetap dilanjutkan. (*)
