HARAPANEDIA.COM,BATAM – Pelanggar yang tetap mengulangi perbuatannya akan dikenai sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan lingkungan. Penerapan sanksi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Batam menertibkan pengelolaan sampah.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemko Batam juga menyiapkan tim gabungan Satuan Tugas Tindak Pidana Ringan (Satgas Tipiring).
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, Imam Tohari mengatakan jika persiapan tim masih berlangsung.
Sejumlah sarana dan prasarana, termasuk mobil operasional Tipiring, tengah disiapkan untuk mendukung penindakan di lapangan.
BACA JUGA:Â Putusan Final PWI Pusat Sebanyak 10 Orang Asal Kepri Dicoret dari Keanggotaan PWI
“Untuk Tipiring, perlengkapan lagi kita siapkan. Mungkin akhir bulan ini mobil itu sampai. Nantinya mobil itu akan digunakan untuk penindakan,” ujar Imam Tohari, Senin (9/11/2026).
Tim gabungan tersebut nantinya melibatkan sejumlah unsur, mulai dari Satpol PP, TNI, Polri hingga dinas terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Mereka akan melakukan patroli sekaligus mengawasi pelanggaran ketertiban dan aturan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat.
Meski demikian, penindakan tidak langsung dilakukan dengan memberikan sanksi kepada warga. Imam menyebut, petugas terlebih dahulu akan memberikan edukasi dan mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.
Apabila pelanggaran masih ditemukan setelah dilakukan pengawasan, petugas dapat mengambil tindakan terhadap warga yang bersangkutan.
BACA JUGA:Â Serikat Buruh Ajukan Tuntutan Kenaikan Upah Harus Sesuai Kebutuhan Hidup Layak
“Tidak langsung kami sanksi. Nanti kalau sudah ada satu dua kali kami data, kami amati, baru kami langsung tindak (kalau melakukan lagi),” jelasnya.
Dalam proses penindakan, mobil Tipiring akan menjadi sarana untuk memeriksa dan memproses pelanggar di lokasi.
Dengan begitu, warga tidak harus dibawa ke kantor Satpol PP untuk menjalani pemeriksaan awal. Imam menjelaskan, kendaraan tersebut dirancang menyerupai mobil pelayanan SIM keliling.
Proses pemeriksaan hingga pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) nantinya dapat dilakukan langsung di dalam kendaraan.
“Mobilnya seperti mobil SIM keliling. Jadi tidak perlu langsung dibawa ke kantor yang jauh, bisa diperiksa dan diproses di situ. BAP-nya juga langsung dibuat di lokasi,” katanya.
Selain penindakan administratif, pelanggar juga dapat diarahkan menjalani sanksi sosial berupa kerja bakti.
Bentuknya, warga yang melanggar akan diminta membersihkan area lingkungan yang telah ditentukan petugas.
Menurut Imam, lokasi pelaksanaan kerja bakti akan disesuaikan dengan kondisi kebersihan di masing-masing kecamatan.
Pelanggar nantinya diarahkan untuk membantu membersihkan kawasan yang dinilai membutuhkan penanganan.
“Seperti dulu waktu program kesehatan, nanti diarahkan untuk kerja bersih-bersih. Mereka juga akan diberikan jaket,” tuturnya.
Durasi sanksi sosial tersebut disebut dapat berlangsung satu hingga dua hari, bergantung pada tingkat pelanggaran.
“Tingkat pelanggaran nantinya akan dibagi menjadi tiga kategori, yakni ringan, sedang, dan berat,” sebutnya.
Namun, ia belum merinci kriteria maupun durasi sanksi untuk setiap kategori. Di sisi lain, Satpol PP masih melengkapi kebutuhan operasional sebelum tim diterjunkan.
