Imam menyebut uji coba diharapkan dapat dilakukan setelah seluruh sarana tersedia. Sementara itu, penerapan secara efektif ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
“Lengkapi dulu sarana dan prasarananya. Bulan depan ada target untuk uji coba. Mudah-mudahan kalau sudah cukup, kita akan bergerak. Efektifnya nanti pada 2027,” tuturnya.
Sebagai informasi, upaya penertiban tersebut juga menjadi bagian dari penerapan aturan pengelolaan sampah di Kota Batam.
Perda baru yang telah disetujui bersama Pemko Batam dan DPRD Batam itu merupakan pembaruan dari Perda Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
Melalui pembaruan aturan tersebut, Pemko Batam berupaya memperkuat pengawasan sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam mengelola sampah.
Penindakan melalui tim gabungan Tipiring menjadi salah satu langkah untuk memastikan aturan tersebut dapat diterapkan di lapangan.
Untuk menata kembali lokasi pembuangan sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam menyiapkan 170 unit bin kontainer.
Fasilitas tersebut rencananya ditempatkan di tiga kecamatan, yakni Sagulung, Batu Aji, dan Sekupang. Ketiganya menjadi kawasan yang masuk dalam pendataan dan penataan sistem pengangkutan sampah.
Sementara itu Kepala DLH Batam, Dohar Hasibuan mengatakan, pihaknya telah mendata sekitar 349 titik tempat penampungan sampah di tiga kecamatan tersebut.
Penempatan bin kontainer nantinya mengacu pada titik yang telah ditentukan dan disepakati bersama masyarakat setempat.
“Dari data lebih kurang ada 349 titik tempat penampungan sementara, agar masyarakat nanti bisa membuang sampah di sana. Selain itu kami juga sudah melakukan sosialisasi di beberapa kelurahan di tiga kecamatan tersebut. Secara umum masyarakat mendukung strategi ini,” ujar Dohar.
Selain pendataan titik penampungan ia menyebut ada pengadaan 170 bin kontainer tersebut ditargetkan tiba pada November 2026. Setelah itu, bin kontainer yang ada akan didistribusikan ke lokasi yang telah disiapkan.
“Dalam penempatannya, kami mempertimbangkan lokasi yang representatif dan tidak berada di samping rumah warga,” katanya.
Hal ini untuk menghindari gangguan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar tempat penampungan.
“Karena gini, dengan adanya TPS ini, komitmen kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam itu agar pengangkutannya lebih cepat menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” ujarnya.
DLH menargetkan sampah yang terkumpul di TPS dapat diangkut dalam waktu 1×24 jam.
Sementara batas paling lambat pengangkutan ditetapkan 1×48 jam.
“Harapan kami, pengangkutan dari TPS ke TPA bisa lebih cepat. Targetnya 1×24 jam dan paling lambat 1×48 jam,” ujarnya.
Sebelum diterapkan lebih luas, DLH Batam juga telah menjalankan proyek percontohan di Kelurahan Tembesi.
Sejumlah lokasi yang menjadi bagian dari uji coba tersebut di antaranya Tembesi Sayur, Perumahan Buana, Laguna, dan beberapa perumahan di Batam.
Menurut Dohar, penerapan pola tersebut mulai memberikan perubahan terhadap kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah.
Warga kini memiliki kepastian jadwal pengangkutan sehingga sampah tidak lagi menumpuk di depan rumah.
Masyarakat juga diarahkan membuang sampah langsung ke TPS yang telah disediakan.
“Di Tembesi Sayur, kami sudah bisa memastikan sampah diangkut dari TPS ke TPA dalam 1 x 24 jam. Berdasarkan pemantauan kami, masyarakat juga mengakui sampah di depan rumahnya sudah tidak ada lagi,” katanya.
Dalam sosialisasi tersebut, Dohar berpesan kepada masyarakat agar membuang sampah ke dalam bin kontainer yang disediakan. Sampah yang diletakkan di luar kontainer berpotensi kembali berserakan dan mengganggu kebersihan lingkungan.
Ia berharap penataan tersebut dapat mengubah pola pembuangan sampah masyarakat sekaligus menjaga kebersihan titik-titik penampungan.(*/MAN)
