HARAPANMEDIA.COM, BATAM – BPC Gapensi Kota Batam mengeluhkan sikap BP Batam yang tidak mau merangkul para pengusaha kecil dan pengusaha mikro terkait dengan pengerjaan proyek.
Seperti diketahui proyek sejak tahun 2022 sampai 2024 kegiatan yang dilakukan BP Batam rata-rata bernilai diatas Rp 15 miliar sehingga pengusaha yang tergabung dalam Gapensi sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang disediakan BP Batam.
Ketua Gapensi Kota Batam, Sahaya Simbolon, SH mengatakan anggaran untuk paket usaha kecil dan mikro itu paket maksimal Rp 15 miliar. Sementara yang disediakan BP Batam pekerjaan yang rata-rata di atas Rp 15 miliar, sehingga kontraktor lokal yang tergabung dalam Gapensi tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kegiatan karena semua proyek yang dilelang nilainya di atas Rp 15 miliar.
“Kami yang tergabung dalam asosiasi ini tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaaan di sana. Kenapa BP tidak mau melibatkan pihak lokal kami juga tidak tahu.Kalau kami mendengar Komisi VI DPR RI membuat statemen bahwa paket-paket sudah ada yang dijual duluan kami tidak tahu walahualam mereka saja yang tahu. Tapi kami cukup prihatin. Kami sebagai anggota Gapensi punya anggota kurang lebih 200 anggota dan kami pastikan 80 persen merupakan usaha kecil yang butuh paket di bawah Rp 15 miliar,” kata Sahaya Simbolon, Rabu (21/1/2024).
Sahaya menyebut kalau paket-paket dibuat di atas Rp 15 miliar tentu tidak bisa mendapat kesempatan dan ini menutup kesempatan bagi Gapensi mendapatkan pekerjaan.
Dan ini sudah berlangsung selama tiga tahun sejak 2022.
BACA JUGA:Â UN Khusus Siswa SMA, SMK dan MA Dengan Mekanisme Baru, Dilaksanakan November 2025
“Kami sudah beberapa kali mengadakan audiensi dengan BP Batam tetapi mereka tidak bersedia. Dan yang kami tuntut ini sesuai dengan Undang-undang dan ini diatur dalam Perpres 12 tahun 2001 dan PP nomor 110 tahun 2001 yang mewajibkan setiap lembaga instansi mewajibkan 40 persen pekerjaaan diberikan untuk paket usaha mikro dan usaha kecil. Dan yang kami tuntut ini agar instansi ini bisa menerapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.
Para anggota juga mencoba ke Pemko namun selalu mengalami defisit tentu ini juga memukul para kontraktor tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dengan kondisi seperti ini para pengusaha yang tergabung dalam wadah ini sebagian ada yang sudah mengojek.
Ia menyebut tugas Pemerintah itu sebenarnya bukan hanya membangun fisik tapi membangun ekonomi. Nah kalau ekonomi hanya dikuasai segelintir orang bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa terjadi. Inilah yang terjadi selama ini di republik ini sehingga pertumbuhan ekonomi akan sulit tumbuh.
BACA JUGA:Â Kepala BP Batam Apresiasi Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Sepanjang Tahun 2024
“Kalau ada anggota kami yang mengojek itu memang fakta karena tidak ada lagi pekerjaan mau tidak mau dapur harus mengepul ngojek jadilah. Ini kami sangat mengharapkan bahwa anggaran tahun 2025 tolonglah pimpinan BP Batam dan deputi untuk memperhatikan ini,” katanya.
