Kondisi tersebut, menurutnya, dapat mendorong sejumlah perusahaan mengurangi aktivitas hingga menutup usahanya.
Ia juga menyoroti kemungkinan perubahan strategi perusahaan asal China yang beroperasi di Batam, menyusul meredanya ketegangan perang dagang antara China dan Amerika Serikat.
Menurut Rafki, perusahaan yang sebelumnya memproduksi barang di Batam untuk diekspor ke Amerika Serikat berpotensi mempertimbangkan kembali lokasi produksinya.
Selain itu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut mengubah kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.
Ia menilai pergeseran kegiatan usaha dari produksi perangkat keras atau hardware ke bidang software berpotensi mengurangi kebutuhan jumlah pekerja.
“Kalau software tentu tidak membutuhkan banyak orang, hanya membutuhkan sedikit orang. Kemungkinan juga akan ada pengurangan tenaga kerja di tahun-tahun berikutnya,” jelasnya.
Rafki mengatakan pihaknya masih menunggu data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar perhitungan.
Ia menjelaskan, informasi yang diterima APINDO dari Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan penetapan upah minimum tahun ini masih menggunakan formula sebelumnya.
Formula tersebut menggunakan inflasi ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dengan faktor alfa.
Dalam ketentuan yang dirujuknya, nilai alfa berada pada rentang 0,5 hingga 0,9.
“Jadi kita tidak mau dulu berspekulasi persentase kenaikannya sebelum diterbitkan oleh BPS nilai-nilai variabel yang dibutuhkan,” katanya.
Rafki menyebut APINDO telah melakukan sejumlah simulasi kenaikan upah minimum. Namun, hasilnya belum akan dipublikasikan sebelum pembahasan di Dewan Pengupahan Kota Batam.
Sebelumnya, perwakilan serikat pekerja menyampaikan simulasi kenaikan UMK Batam 2027 yang berpotensi melampaui 10 persen.
Namun, APINDO menilai penentuan besaran kenaikan masih harus menunggu data resmi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah. (*/man)
