Regulasi ini, yang ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan barang impor, secara tidak langsung menghambat pergerakan UMKM lokal.
Menanggapi hal tersebut, Rony Widijarto menyinggung solusi yang sudah ada di mana produk lokal dengan bahan baku domestik dapat dibebaskan dari biaya cukai. Rony berharap, solusi ini dapat didorong melalui sosialisasi yang masif kepada UMKM dan dukungan ekosistem yang baru.
BI juga berkomitmen memperkuat digitalisasi UMKM melalui QRIS, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga dapat menjadi harta data (profil risiko) untuk mengakses pembiayaan perbankan.
“Kita sosialisasikan lagi ke semua UMKM, kemudian kita buat pelatihan untuk UMKM, digitalisasi UMKM. Tentu dengan support dari BI,” kata Rony, menyambut baik tawaran kolaborasi dari PWI.
Sementara itu, Saibansah Dardani menyambut hangat gagasan yang disampaikan Kepala Perwakilan BI Kepri Rony Widijarto Purubaskoro tersebut. Pasalnya, selama ini UMKM Batam terhambat dengan sejumlah regulasi yang membebaninya dengan pajak.
BACA JUGA: Komisi I DPRD Batam Segera Panggil RDPU, Sidak Dugaan TKA Ilegal di Salah Satu Perusahaan
“Ini harus dicarikan solusi terbaiknya. Sehingga, UKMK Batam bisa bertumbuh di tengah pertumbuhan angka investasi asing di Batam,” kata Saibansah yang akrab disapa Cak Iban itu.
Cak Iban menambahkan, salah satu gagasan yang disampaikan Rony yang patut didukung semua pihak adalah mengenai clastering untuk pemasaran produk-produk UMKM Batam ke pangsa pasar nasional. Dengan begitu, akan membuka akses pemasaran yang lebih luas bagi usaha kerakayatan.
“Alhamdulillah, BI Kepri dan PWI Kepri telah satu pemikiran bersama-sama memajukan UMKM Batam dengan membuka akses pasar nasional yang lebih luas,” tegas Cak Iban. (*/man)
