Sebagai pengusaha galangan kapal, mereka mengerjakan proyek dari custumer yang dituangkan dalam perjanjian kontrak.”Nah dalam kontrak customer tidak mau tau izin apa yang harus kita urus. Mereka hanya taunya bahwa mereka membeli barang baru,” katanya.
Sementara mengenai admistrasi customer tidak pernah mau tau.”Dia taunya berapa biaya, kapan selesai, kalau tidak selesai tepat waktu, otomatis ya denda,” kata Mariati.
“Denda yang harus kami tanggung bukan sedikit, tergantung proyek, kalau dua persen saja dari proyek itu sudah berapa. Sementara proyek yang kita kerjakan miliar,” kata Mariati.
Dia menjelaskan sebagai organisasi yang menaungi perusahaan galangan kapal, mereka membutuhkan masukan dari setiap instansi agar tidak ada kendala dalam pengurusan perizinan dan administrasi.” Untuk berkas kita semua pasti lengkapi, hanya saja perjalanan dalam pengurusan ini yang sangat lama,” kata Mariati.
Keluhan yang paling ditonjolkan pengusaha galangan kapal saat ini adalah izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Aturan terbaru ini perlu ada terobosan mempermudah pengusaha agar tidak berbelit-belit dengan melibatkan banyak instansi.
Dia juga menjelaskan untuk menjawab keluhan yang dirasakan anggota Iperindo Kepri, mengadakan silaturahmi dan diskusi lintas instansi mulai dari Kejaksaan, Ditreskrimsus Polda Kepri, PSDKP, Imigrasi, Bea Cukai, Kanwil DJP, KSOP, BP Batam dan DLHK Kepri.
“Semua sudah kita sampaikan. Pengusaha dari masing-masing galangan sampaikan keluhan masing-masing. Pihak yang terkait juga sama-sama sepakat untuk memperbaiki ini agar lebih baik lagi kedepannya. Poin dari kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama lintas instansi mendengar keluhan pengusaha saat ini dan diharapkan ada solusi kedepannya,” kata Tia.
Sementara di tempat yang sama Direktur Pelabuhan BP Batam Dendi Gustinandar yang hadir menyampaikan hal yang sama. Persoalan yang disampaikan pengusaha galangan ini tentunya akan jadi bahan evaluasi dan pertimbangan kedepannya agar layanan administrasi pemerintahan lebih baik lagi.
“Ini bagus tentunya sebagai bahan evaluasi juga. Kita dari pemerintah akan menampung semua keluhan ini untuk perubahan yang lebih baik. Pengurusan administrasi dan lain sebagainya diupayakan agar lebih mudah dan cepat di kemudian hari,” paparnya. (*/man)
