“Besar harapan kami agar Pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengundang sekaligus memeriksa seluruh stakeholder Industri Pariwisata, khususnya Para Operator Penyedia jasa transportasi Ferry Penyeberangan,” kata Jadi.
Ia menyebut perlu diselidiki karena ada dugaan dugaan permainan “kartel dagang” dalam
bisnis pelayaran Ferry ini dan ini bisa menyebabkan iklim ekonomi dan pariwisata tidak berjalan sesuai harapan.
Ia menambahkan kondisi ini menjadi permasalahan Pariwisata yang terjadi di Kota Batam hingga saat ini yang telah berakibat buruk pada berjalannya laju perekonomian di Batam.
Ia berharap pihak KPPU untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menyikapi persoalan yang ada sehingga bisa terwujud perubahan yang signifikan untuk Pariwisata Kota Batam.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ridho Pamungkas mengatakan kenaikan harga tiket kapal saat ini akibat naiknya pass pelabuhan internasional. Kondisi ini akan membuat semakin sulit pariwisata Batam untuk bangkit.
Terkait kenaikan pass pelabuhan, KPPU telah melakukan komunikasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan siap melakukan diskusi dengan berbagai pihak di Kota Batam.
Sementara itu, terkait dengan adanya penyelidikan dugaan kartel ferry Batam Singapura, KPPU masih menunggu data dan informasi dari prinsipal ferry di Singapura. Dulu sudah pernah dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan masih terus berproses.
“Jika terbukti ada perilaku kartel yang dilakukan oleh pengusaha ferry, KPPU dapat memberikan sanksi terkait permainan tersebut,” kata Ridho. (*/man)
