HARAPANMEDIA.COM, TANJUNGPINANG – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi tuan rumah acara pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) summit 2023 melalui pembacaan Deklarasi GTRA summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jumat (10/6/2022).
“Deklarasi Wakatobi 2022 berisi pernyataan ke publik mengenai komitmen dan rencana aksi GTRA. Juga disepakati GTRA Summit 2023 akan dilaksanakan di Kepri,” kata Gubernur Ansar di Wakatobi, melalui siaran pers Humas Pemprov Kepri di Tanjungpinang.
Gubernur Ansar menyampaikan siap menjadi tuan rumah GTRA summit 2023, dan mengundang seluruh pemerintah daerah kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia untuk hadir di Kepri.
Pada kesempatan itu, Ansar menyampaikan persoalan masyarakat pesisir dan perairan merupakan hal penting, karena Kepri memang provinsi kepulauan dengan jumlah pulau terbesar.
BACA: Juniver: Advokat yang Menguasai Teknologi Akan Lebih Eksis ke Depan
“Ada 2.408 pulau di Kepri dengan 379 pulau berpenghuni, jadi kalau kita bicara proporsi jumlah masyarakat pesisir dan di atas air, saya kira tidak lebih dari satu persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kita semua yang punya kapasitas dan diamanahkan dalam berbagai profesi harusnya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut,” ujar Ansar.
BACA: Pemprov Kepri Tak Mau 7.000 Honorer Dihapus Tanpa Ada Solusi, Sekda Kepri Akan Berjuang ke Pusat
Menurut Ansar, hasil nyata GTRA Summit 2022 ini akan dapat terukur jika deklarasi Wakatobi yang telah dibacakan bersama dan rekomendasi yang disampaikan dapat diimplementasikan.
“Kalau kita semua ini gila kerja, saya kira semua selesai. Mudah-mudahan kerja mulia ini membuahkan hasil, jadi amal jariyah,” kata Gubernur.
Jumlah anggota asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir adalah sebanyak 333 kabupaten dan kota serta sembilan provinsi.
Ansar menyampaikan agenda yang akan dilaksanakan ke depan ialah menindaklanjuti agenda GTRA Summit 2022 di Wakatobi dengan komitmen bersama melanjutkan reformasi agraria sesuai dengan Deklarasi Wakatobi.
Adapun isi Deklarasi Wakatobi GTRA Summit 2022 dari pemerintah daerah, yaitu badan kerja sama pemerintah provinsi kepulauan dan asosiasi kepala daerah kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia.
BACA: Pemprov Kepri Tak Mau 7.000 Honorer Dihapus Tanpa Ada Solusi, Sekda Kepri Akan Berjuang ke Pusat
Kepala Daerah akan berkomitmen untuk mewujudkan provinsi dan kabupaten/kota bebas tumpang tindih 2025 dan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan mencegah potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang di kemudian hari.
