Ia juga menyebut, Pemprov Kepri belum sepenuhnya melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Oleh karenanya, BPK merekomendasikan agar Pemprov Kepri dapat menyusun dan menggunakan data basis terpadu yang akurat dalam menanggulangi kemiskinan.
Selain itu, meminta Kepala Dinas (OPD) menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam menetapkan sasaran penerima manfaat atas program penanggulangan kemiskinan.
BACA:Â 23 Petugas PPIH Dilantik, Siap Kawal Keberangkatan 586 Jemaah Calon Haji dari Kepri
Lebih lanjut Hery mengutarakan berdasarkan hasil pengukuran kemiskinan BPS 2021, Provinsi Kepri menempati urutan keenam dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia.
Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, menurut data BPK, angka kemiskinan di daerah tersebut selalu berada di bawah rata-rata nasional.
“BPK mengapresiasi upaya pengentasan kemiskinan di lingkup Pemprov Kepri, namun memang ada beberapa persoalan yang perlu dibenahi supaya penanganannya lebih maksimal,” ujar Hery.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan akan menindak lanjuti persoalan maupun rekomendasi BPK RI terhadap program penanganan kemiskinan di daerah tersebut.
Menurutnya, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, salah satu contohnya mendorong program rehabilitasi rumah tak layak huni (RTLH) yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat khususnya kurang mampu.
“Kita upayakan bagaimana jumlah penduduk miskin di Kepri terus menurun, meski angka kemiskinan saat ini relatif rendah, yakni urutan keenam terendah se-Indonesia,” ucap Ansar. (*/Man)
