HARAPANMEDIA.COM, BATAM – Rencana relokasi Rempang Kota Batam membuat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Batam dan Peternak resah. Mereka khawatir lahan pertanian dan hasil taninya tidak diperhitungkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Tak tanggung-tangung, ada beberapa petani yang sudah menerima Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 dalam waktu yang sangat berdekatan. Jarak SP 1 ke SP 2 hanya empat hari dan jarak dari SP 2 ke SP 3 hanya satu minggu. Bahkan ada juga petani yang tidak menerima.
BACA JUGA:Â Kepala BP Batam Temui Masyarakat Pulau Rempang Serap Aspirasi Terkait Rencana Pengembangan
Padahal hasil tani mereka selama ini sangat membantu kebutuhan bahan pokok dan menjaga inflasi di Kota Batam. Lantaran wilayah Kota Batam bukan sebagai wilayah penghasil. Beberapa hasil tani yang dihasilkan adalah kelapa, jagung, pisang, cabai, kacang-kacangan, buah naga, semangka, durian, jambu dan sayur-mayur.
“Dulu pernah kan harga bayam tinggi itu karena kita gagal panen,” ujar Ketua Perempuan Tani HKTI Kota Batam, Dewi Koriati, Selasa (22/8/2023).
BACA JUGA:Â Dengan Nilai Lebih Dari 100 Juta USD, Singapura dominasi Investasi Asing di Batam
Ia menegaskan adanya penggusuran peternak dan petani di Rempang ini sangat berdampak kepada masyarakat. Satu diantaranya harga sejumlah kebutuhan pokok semakin mahal lantaran bergantung penuh kepada wilayah lain dan stok pangan di Batam menipis.
“Sudah mulai merasakan kan harga ayam sekarang sudah mahal. Kami hanya ingin tolong berikan kami lahan yang layak untuk bertani lagi dan ganti rugi hasil pertanian kami. Nyangkul, pupuk, traktor butuh biaya,” ujarnya.
Ketua HKTI Kota Batam, Gunawan Satary mengatakan pihaknya tidak menolak adanya penggusuran untuk kemajuan investasi di Kota Batam. Hanya saja pemerintah tidak memberikan perhatian kepada petani dan peternak yang ada di Galang.
