HARAPANMEDIA.COM, JAKARTA – Pemerintah berencana dalam memotong jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena adanya pekerjaaan yang dialihkan atau beralih ke digital, sehingga mengurangi jumlah pegawai pelaksana hingga mencapai 40 persen.
Sebagaimana diketahui, hampir 38 persen dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai pelaksana.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denni mengatakan cukup banyak pegawai yang pekerjaannya digantikan lewat transformasi digital.
“Mungkin sekitar 600 ribu dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling/reskilling melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti,” tegas Alex Denni beberapa waktu lalu.
“Jadi harus ada negatif growth di sana. Kalau enggak, enggak lucu kita going digital tapi masih banyak padat karyanya di sana,” lanjutnya.
Alex mengatakan, saat ini ada tiga agenda besar transformasi birokrasi. Pertama, adalah transformasi organisasi yang kerap kali digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Harus ada layering, layer-layer yang panjang itu harus dipotong. Sekarang hanya tinggal dua. Eselon I dan Eselon II. Eselon III dan IV ditransformasi menjadi pejabat fungsional. Jadi organisasinya dulu,” tegasnya.
Kedua, adalah sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Alex mengatakan di era digital, perlu ada perubahan transformasi pemerintahan yang jauh lebih adaptif menyikapi perubahan.
