HARAPANMEDIA.COM, BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan sekitar 60 persen tenaga honorer masih dibutuhkan untuk membantu penanganan teknis di pulau-pulau penyangga di daerah.
“Sekitar 60 persen tenaga honorer kita masih dibutuhkan, tenaga teknis masih kita butuhkan seperti bidan, perawat, tenaga pendidik untuk di pulau-pulau,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri, Hasan menanggapi kebijakan untuk mengurangi tenaga non-organik di pemerintahan.
BACA JUGA: Orangtua Siswa Tetap Bertahan di SMAN 5 Batam Tunggu Kepastian Diterima
Dengan jumlah sekitar 7.000 tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Hasan menyebutkan tidak mungkin memberhentikan seluruh tenaga honorer di Kepri, apalagi Kepri berbeda dengan daerah lainnya karena Kepri merupakan daerah kepulauan.
“Pemerintah masih membuka celah kebijakan terkait Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K). Mungkin nanti ada tes P3K lagi, karena beda karakter di kepulauan itu dengan daerah lain,” kata Hasan, Rabu (27/7/2022).
BACA JUGA: Empat Pria Gondol 20 Kendaraan Warga Batam Modus COD, Cari Mangsa Lewat Facebook
