Anwar menegaskan, tujuan utama pengaturan tersebut bukan untuk membatasi aktivitas usaha yang dijalankan secara legal, melainkan mencegah fasilitas usaha disalahgunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum.
“Secara umum sama, cuma memang untuk asosiasinya ini berbeda-beda. Ada yang spa, pijat tradisional,” katanya.
BACA JUGA:Â Ekonomi Kepri Meroket Tertinggi di Sumatera, Batam Sumbang 66,63 Persen
Terkait pengawasan, Anwar menyebut penindakan nantinya dapat dilakukan apabila terdapat laporan masyarakat maupun temuan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menjadi salah satu pihak yang melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut.
Sanksi yang disiapkan dalam rancangan aturan itu dapat berupa teguran tertulis hingga sanksi pidana.
“Makanya kita bentuk Perda ini untuk menjaga dan mencegah terjadinya tindakan asusila,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, mengatakan pembahasan Ranperda tersebut merupakan upaya mengajak masyarakat maupun badan usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
Ia menyebut sejumlah pasal yang dibahas memang masih memerlukan pendalaman bersama pihak terkait sebelum nantinya diitetapkan.
Menurut Imam, salah satu hal yang ingin diperkuat melalui revisi Perda ini adalah ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran ketertiban umum.
“Selama ini untuk menentukan sanksi belum ada. Maka dimasukkan ke Perda ini,” terangnya.
Randangan pengaturan ini diharapkan penegakan ketertiban umum di Batam memiliki landasan yang lebih jelas, termasuk dalam mencegah penyalahgunaan fasilitas tempat usaha untuk praktik asusila.
Saat ini sejumlah tempat panti pijat sering menyalahgunakan fasilitas usahanya. Ada yang menawarkan pijat plus -plus sehingga merusak dan mengganggu ketertiban umum. (*/man)



