HARAPANMEDIA.COM, BATAM – Pansus DPRD Kota Batam membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Batam. Salah satu poin yang dibahas terkait penyalahgunaan fasilitas usaha spa dan pijat tradisional untuk praktik asusila sehingga hal ini menjadi persoalan serius.
Melalui rancangan aturan tersebut, pengelola maupun pemilik usaha pariwisata dan tempat lainnya dilarang menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktik asusila dan tindak pidana lainnya.
Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Ranperda yang tengah dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
BACA JUGA:Â BP Batam Dukung BATAMKU, Inovasi Pendataan Mobilitas untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan dan Investasi
Pembahasan tersebut turut melibatkan sejumlah pelaku usaha dan asosiasi yang berkaitan dengan sektor pariwisata, termasuk usaha spa dan pijat tradisional.
Ketua Pansus Ranperda, Anwar Anas, mengatakan pelibatan pelaku usaha dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait aturan yang bersinggungan langsung dengan aktivitas usaha mereka.
Menurutnya, asosiasi usaha pada prinsipnya sepakat dengan upaya pencegahan praktik asusila melalui pengaturan dalam Perda tersebut.
Bahkan, dalam pembahasan itu muncul usulan agar pelaku usaha yang mengurus perizinan baru terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari asosiasi terkait.
Dengan begitu, asosiasi dapat ikut melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha baru yang mulai bermunculan di Batam.
BACA JUGA:Â Ketua Umum PWI Ingatkan Jati Diri Wartawan Pejuang Hadiri PWI Sulut Award 2026
“Mereka sepakat dan meminta setiap orang yang membuka izin baru untuk mendapatkan rekomendasi dari mereka, supaya mereka bisa melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha baru yang baru muncul,” ujar Anwar Anas saat ditemui usai pansus yang digelar Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, pengaturan tersebut secara umum berlaku bagi pengelola usaha yang masuk dalam ketentuan Ranperda.
Namun, pelibatan asosiasi dapat disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing.
Misalnya, asosiasi yang menaungi usaha spa memiliki cakupan berbeda dengan asosiasi pijat tradisional.



