Sedangkan soal sinkronisasi regulasi, Amsakar menegaskan perlunya harmonisasi kebijakan RUU ini dengan status Batam yang memiliki kebijakan khusus, seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
”Formula bantuan atau anggaran saat ini belum berpihak secara adil pada daerah kepulauan. Kami berharap melalui RUU Daerah Kepulauan ini, aspek luas laut dan kompleksitas pengelolaannya benar-benar dihitung, sehingga disparitas antardaerah bisa kita pangkas,” tegas Amsakar.
Kepada tim Pansus dan Panja, Amsakar juga memaparkan profil geografis Batam yang unik, yakni memiliki jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa yang tersebar di 454 pulau, dengan komposisi wilayah 66 persen lautan dan 34 persen daratan. Sesuai PP No. 42 Tahun 2005, wilayah kerja BP Batam pun telah diperluas dari semula 8 pulau menjadi 22 pulau.
Selain itu, sektor investasi juga menunjukkan taringnya. Realisasi investasi tahunan Kota Batam berhasil menembus Rp69,3 triliun, atau melejit sebesar 115,5 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp60 triliun.
Tren positif ini terus berlanjut secara eksponensial. Pada laporan Triwulan I, investasi Batam tumbuh impresif sekitar 103 persen, melonjak dari Rp8,6 triliun pada periode tahun sebelumnya menjadi Rp17,5 triliun.
Melalui capaian data makro yang solid ini, Pemko Batam meyakinkan Tim Pansus DPR RI dan DPD RI bahwa dengan adanya payung hukum RUU Daerah Kepulauan yang akomodatif terhadap keadilan fiskal, Batam dan Kepulauan Riau siap mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional secara jauh lebih masif. (*)
