BACA JUGA: Lima Inovasi Layanan Berbasis Digital Disdukcapil Batam Dapat Pujian Ditjen Dukcapil Kemendagri
“Rakor seperti ini patut disambut baik. Spiritnya menggali masukan dari bawah, agar pengelolaan pemerintahan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Amsakar.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan kewenangan yang perlu ditinjau, seperti pengawasan terhadap 31 kawasan industri di Batam yang saat ini menjadi kewenangan provinsi, serta pengelolaan pendidikan tingkat SMA yang juga berada di bawah pemerintah provinsi.
“Ini bukan soal benturan kewenangan, melainkan bagaimana kita mencari solusi terbaik agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” tegasnya.
BACA JUGA: Komisi III Panggil RDP Dinas Lingkungan Hidup Batam Bahas Persoalan Sampah dan Rencana Kerja 2026
Amsakar juga mengapresiasi dipilihnya Batam sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan zona barat. Pertemuan ini sekaligus menggeliatkan sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di kota Batam kini berkembang pesat.
“Terima kasih kepada Kemenko Polhukam yang mempercayakan Batam sebagai tuan rumah. Selain menjadi wadah strategis untuk menyampaikan aspirasi daerah, kegiatan ini juga memberi dampak positif bagi ekonomi lokal,” ujarnya. (*/man)
