Ia menilai upaya aparat dalam menertibkan praktik semacam itu belum cukup konsisten.
“Kalau ada operasi, ya rapi. Kalau tidak, ya kembali lagi,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan kerugian akibat premanisme bukan hanya dirasakan langsung oleh pelaku usaha, tetapi juga berdampak pada potensi investasi yang batal masuk ke Indonesia akibat situasi keamanan yang tidak kondusif. (*)



