Kalamo sendiri merupakan upaya pemerintah pusat dalam peningkatan produktivitas nelayan dengan membangun sejumlah fasilitas seperti, dermaga, balai pertemuan nelayan, koperasi, cold storage, dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Rencananya pengembangan ini akan dilakukan dalam skala besar. Bila nanti layak secara teknis dan administrasinya, mudah-mudahan pembangunan kawasan industri ini bisa terlaksana atau bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi KEK perikanan,” harap Hasan.
Terkait hal tersebut, Harlas mengatakan, sebelumnya BP Batam bersama KKP telah mengunjungi Tanjung Banun dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan.
Dengan rencana pengembangan yang disampaikan Hasan dan tim, Harlas berharap proyek percontohan hilirisasi tersebut juga dapat dikembangkan di Tanjung Banun.
“Jadi kunjungan ini masih berkaitan dengan kunjungan kami kemarin. Harapannya dari kunjungan itu bisa menjadi salah satu target KKP untuk membangun Kalamo dalam rangka menyukseskan program pemberdayaan masyarakat Tanjung Banun,”
Bukan tanpa alasan, Harlas menjabarkan setidaknya ada 13 kelompok nelayan di Tanjung Banun yang dibina oleh Dinas Perikanan Kota Batam.
“Lahannya sudah ada. Apakah nanti akan dibangun pasar ikan atau infrastruktur lainnya, bisa dilakukan untuk menjadi pusat kegiatan perikanan. Sedangkan untuk perizinan usaha terkait perikanan berikut budidayanya akan diterbitkan oleh BP Batam melalui Online Single Submission (OSS),” pungkas Harlas.
