Politisi PDIP itu mengatakan apa yang dibutuhkan itu yang perlu dilatih. Komisi IV sudah menanyakan apa yang menjadi kebutuhan industri supaya itu dilakukan pemerintah melalui disnaker agar program pemerintah bisa tercapi mengurangi penganggungan di Kota Batam.
Untuk itu Komisi IV DPRD Kota Batam memanggil asosiasi HRD yang ada di Batam untuk mendiskusikan terkait sektor apa saja yang diperlukan di perusahaan tersebut sehingga pemerintah dalam melatih tenaga kerja bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Beberapa waktu lalu Dinas tenaga kerja menyatakan pelatihan berbasis keterampilan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) harus sesuai dengan kepentingan dunia industri.
Program ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dunia industri dan menyerap lebih banyak tenaga kerja di wilayah Kepri. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan di beberapa BLK, dengan fokus pada berbagai bidang keterampilan.
Program ini mencakup pelatihan di sektor welding (pengelasan), menjahit, pariwisata, hingga teknologi informasi (IT).
“Kita ada welder, bermacam-macamlah, menjahit juga perlu, welder juga perlu, masalah di sektor pariwisata juga perlu. Jadi saya kira nanti kita masukkan sesuai dengan kemampuan keuangan dari kita,” kata Kadisnaker Kepri.
Ia menyebut Pemprov Kepri juga berupaya menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk memastikan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kami setiap melakukan pelatihan kami coba tanyakan kepada perusahaan, apa saja kebutuhan mereka. Sehingga, kami bisa melatih dan bisa bekerja nanti di perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kepri,” katanya. (*/man)
