HARAPANMEDIA.COM, BATAM- Keterlibatan oknum pegawai BP Batam yang memiliki peran meloloskan keberangkatan pekerja non-prosedural dari pelabuhan di wilayah Batam dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural disampaikan oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah. Dan sampai sejauh ini sudah ditetapkan sebanyak 25 orang tersangka.
“Di sini tersangka ada dua orang, MI selaku supir taksi online yang mendapat keuntungan Rp3 juta dalam sekali kegiatan antar-mengantar. Kemudian pegawai negeri tersebut mendapat Rp800 ribu setiap pengiriman calon PMI non-prosedural,” kata Yan di Makopolda Kepri, Selasa.
Tersangka PNS di BP Batam berinisial RS alias R ditangkap pada 31 Oktober 2024 setelah diketahui meloloskan calon PMI non-prosedural dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre.
“Dan kegiatan (meloloskan PMI non-prosedural) ini sudah berjalan lebih dari setahun,” ucap Yan.
Direktur Reserse Krimimal Umum (Direkrimum) Polda Kepri Kombes Pol Dony Alexander menjelaskan tersangka RS bekerja sebagai pegawai BP Batam yang bertugas di pelabuhan.
Menurut dia, pelaku MI dan RS memiliki keterkaitan erat. Di mana pelaku MI bertugas merekrut orang-orang yang akan bekerja ke luar negeri. Nanti akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan RS untuk meloloskan calon PMI itu bisa lolos masuk ke kapal.
“Dengan peran saudara R ini seorang PNS adalah mengontrol dan mengawasi agar korban calon PMI ini agar lolos masuk ke kapal. Dengan upaya R sebagai PNS yang bertugas di lokasi tersebut,” kata Dony.
Dalam pengungkapan ini, ada tiga korban, namun hanya dua yang berhasil diselamatkan, satu korban berhasil lolos ke Singapura.
Ditreskrimum Polda Kepri berkoordinasi dengan BP3MI Kepri untuk menelusuri keberadaan satu korban yang sudah berada di Singapura untuk mengetahui keberadaan-nya.
