Salah satu program utama adalah capacity building yang bertujuan menciptakan 1.000 sumber daya manusia koperasi modern di tujuh kabupaten/kota. Program ini dilakukan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi dan dunia akademisi untuk memastikan kualitas SDM yang dihasilkan mampu membawa koperasi ke level yang lebih tinggi.
Selain itu, program internasionalisasi produk koperasi juga menjadi fokus utama. Produk-produk koperasi Kepri dipersiapkan untuk menembus pasar internasional melalui dukungan teknologi hilirisasi dan program sterilisasi.
Program ini mencakup teknologi senilai Rp 1,4 miliar dan revitalisasi bangunan sesuai standar BPOM senilai Rp 650 juta, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk koperasi di pasar global.
Dalam upaya mempercepat pertumbuhan koperasi, Pemerintah Provinsi Kepri juga memfasilitasi pendirian koperasi baru sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur Ansar juga menggarisbawahi pentingnya subsidi bunga 0 persen untuk UMKM, yang telah dilaksanakan sejak November 2021. Program ini telah menyalurkan dana sebesar Rp 21,78 miliar kepada 1.133 UMKM melalui BRK Syariah.
Program ini diproyeksikan akan menjangkau sekitar 2.000 UMKM pada tahun ini, dengan total penyaluran sekitar Rp 60 miliar, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di Kepulauan Riau.
Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Kepri juga mendukung penguatan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan santri secara kelembagaan dan mandiri, serta mengoptimalkan peran Kopontren dalam mendukung ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar.
Ketua Umum Dekopin, Muhammad Nurdin Halid, berharap agar pemerintah ke depan dapat melahirkan kebijakan strategis yang mendukung kemajuan koperasi, sebagai bagian dari ekonomi Pancasila dan praktek ekonomi konstitusi di Indonesia. (mln)
