“Untuk itu Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama Peruri bakal melakukan penguatan fitur IKD yang terintegrasi dengan portal nasional dan aplikasi pelayanan prioritas SPBE sebagai SSO,” ujar Teguh.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan rakornas menjadi sarana monitoring dan evaluasi kinerja Dukcapil serta menjadi wadah untuk koordinasi dan konsolidasi pemerintah, khususnya jajaran Dukcapil seluruh Indonesia.
BACA JUGA:Â Muhammad Rudi Harapkan REI Hadirkan Hunian Berkelas Dunia, Wujudkan Batam Kota Baru
“Dukcapil adalah satu-satunya unsur pelaksana Kemendagri yang memiliki data kependudukan terlengkap dibandingkan instansi manapun di Indonesia,” kata Mendagri.
Selain itu data kependudukan yang dimiliki oleh Dukcapil memiliki peran vital yang digunakan untuk berbagai instansi pemerintah dalam menjalankan program maupun kegiatannya, seperti data untuk pemilu, bansos pengentasan kemiskinan, perpajakan, serta perbankan.
Mendagri menyebut perlu adanya penguatan infrastruktur teknologi informasi guna memastikan keamanan dari IKD sesuai dengan praktik terbaik internasional.
“Jadi KTP digital ini menjadi basis data utama yang digunakan masyarakat untuk mengakses seluruh layanan publik yang ada di Indonesia. Kita targetkan ini mulai berjalan pada Juni 2024 mendatang,” katanya.
Untuk Batam sendiri penggunaan Identitas Kependudukan Digital sudah diterapkan namun belum mencapai target. Kepala Bidang (kabid) Kependudukan Disdukcapil Kota Batam, Suharto mengatakan penerapan Identitas Kependudukan Digital sudah muali diterapkan namun sampai saat ini belum maksimal.
Karena itu perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat bisa memahami keunggulan IKD ini. “Untuk IKD ini identitas kita yang dipindahkan ke sana, tidak ada yang berubah,” katanya. (*/man)
