“Kami akan mempelajari usulan ini dengan seksama dan melihat apakah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Kami juga akan membandingkan dengan usulan lain yang masuk. Kami ingin mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Batam,” ujar Jefridin.
Jefridin menambahkan pengelolaan sampah di Kota Batam saat ini menghabiskan anggaran sekitar Rp60 miliar per tahun untuk kegiatan penanggulangan sampah, termasuk pemeliharaan armada, satuan tugas, bahan bakar minyak, dan aspek lainnya. Volume sampah yang dihasilkan Kota Batam mencapai 870 ton per hari.
“Kami berharap kerjasama pengelolaan sampah ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi, mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini,” tutur Jefridin.
Menurut Jefridin, skema kerjasama yang direkomendasikan untuk pengelolaan sampah di Kota Batam adalah Kerjasama Pemanfaatan (KSP). KSP adalah pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
“Kami akan mengacu pada aturan yang berlaku, yaitu Permendagri No.19 Tahun 2016 dan Perda Kota Batam No.4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kami tidak ingin ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan proyek ini,” tegas Jefridin. (Red)
