Ia menyebut Ombudsman meminta agar dilakukan inventarisir calon siswa yang tertolak atau tidak diterima di sekolah manapun dan pembaharuan data, sehingga dapat diketahui kebutuhan penambahan RDT yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Kemudian Ombudsman Kepri berharap agar penambahan RDT dapat memperhatikan ketersediaan ruang kelas dan sarana prasarana lainnya di sekolah-sekolah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru seperti pembelajaran siswa yang tidak maksimal akibat kurangnya fasilitas atau harus menggunakan ruang kelas online.
BACA JUGA:Â Dorong Pertumbuhan Ekonomi Batam, BP Batam Gelar Coffee Morning Bersama Pengusaha Singapura
Selanjutnya meminta Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri agar berkomitmen terhadap siswa yang sudah diterima namun berada di sekolah pilihan lain, tetap dapat berada di sekolah tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap petunjuk teknis dan peraturan menteri yang telah ditetapkan.
Selain itu, Ombudsman juga meminta agar tidak ada pungutan apapun pada pelaksanaan PPDB. “Kami berharap saran ini dapat menjadi rujukan dalam memutuskan perlu atau tidak penambahan RDT PPDB di Provinsi Kepulauan Riau,” kata Lagat Siadari. (*/man)
