BACA JUGA:Â Jaga Inflasi Dinas Ketahanan Pangan Kembangkan Lahan Pertanian di Batam
Menurut Gubernur Ansar, saat ini tantangan yang dihadapi semakin tidak menentu. Sebagaimana yang telah berulang kali ditegaskan oleh Presiden RI bahwa dunia saat ini sedang berada dalam keadaan yang tidak normal, sehingga semua pihak harus bekerja secara makro, mikro dan detail.
Setelah dunia dihadapkan dengan pandemi Covid -19 yang belum berakhir, saat ini dunia juga dihadapkan dengan fluktuasi global perang Rusia dan Ukraina yang juga berdampak pada krisis pangan dan peningkatan inflasi.
“Peningkatan Inflasi saat ini menjadi ancaman bagi tiap negara, begitupun halnya dengan Indonesia yang termasuk Provinsi Kepulauan Riau dengan inflasi pada saat ini mencapai angka 6.00 persen.
Untuk itu sangat dibutuhkan komitmen kita bersama baik pusat maupun daerah dalam melakukan pengendalian inflasi ini” kata Gubernur Ansar.
Sejauh ini, Pemprov Kepri telah melakukan beberapa langkah kolaborasi bersama semua elemen dan stakeholder terkait upaya menekan laju inflasi.
Pemprov Kepri telah menyiapkan beberapa skema kebijakan untuk menekan dampak dari kenaikan BBM tersebut.
Pemprov juga menyerahkan Bantuan Langsung Tunai melalui Bantuan Keuangan Daerah yang menyasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapatkan bantuan atau Non Bansos dengan Total Bantuan Rp.10,9 miliar untuk 7 Kabupaten/Kota.
“Kemudian telah dilakukan penyesuaian Tarif Angkutan Umum melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1065 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Negeri Antar Kabupaten/Kota yang tidak melebihi kenaikan Tarif antara 15 sampai 20 persen.
Melaksanakan Operasi Pasar, menghadirkan pasar murah dan menggalakkan Gerakan Gemar Menanam, dan perluasan lahan tanam cabe dengan jumlah total 227 hektare di seluruh Provinsi Kepulauan Riau” tuturnya. (*/man)
