BACA JUGA:Â Kapolda Kepri Diminta Perbaiki Temuan Tim Itwasum Mabes Polri Dalam Waktu 30 Hari Kerja
“Kesimpulannya, kinerja dan tata kelolanya konstruktif atau baik. CSR tiap saat dilakukan. Seingat saya, pernah memberikan seragam ke anak-anak didik kita dan memang berkontribusi penting untuk daerah,” tambahnya lagi.
Perihal ditundanya rapat paripurna untuk pengesahan ranperda menjadi perda penyertaan modal ke BUMD ditunda, Amsakar tak ingin ambil pusing.
Baginya, Pemko Batam sudah sangat siap untuk memberikan pendapat akhir dalam rapat tersebut.
“Saya dapat informasi bahwa ada dua Panmus berangkat ke luar daerah karena schedule masing-masing,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Ketua Pansus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemko Batam pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Udin P Sihaloho, meminta pemerintah untuk transparan dalam melaporkan deviden yang ada.
Ia juga meminta agar benefit yang diterima daerah dari BRK dapat dipaparkan secara detail.
“Banggar mempertanyakan transparansi laporan Pemko Batam terkait benefit dan CSR Bank Riau Kepri terhadap masyarakat Batam,” tegasnya.
Ia mengatakan, tahun sebelumnya, Pemko Batam telah menggelontorkan dana ke BRK sebesar Rp 50 miliar.
Rencananya, untuk tahun 2023, Pemko Batam akan menyertakan modal untuk BRK sebesar Rp 150 sampai Rp 200 miliar.
Mulai dari tahun 2014 silam, Pemko Batam sendiri memang sudah melakukan penyertaan modal ke BRK. Namun, pihak BRK maupun Pemko Batam tidak pernah memaparkan secara transparan mengenai hasil dari penyertaan modal.
“Sudah berjalan 7 tahun, jangankan deviden, CSR saja mereka tidak transparan,” tambah Udin. (*/man)
