HARAPANMEDIA.COM, BATAM- Nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diselimuti tanda tanya setelah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan akan berhenti menggarap proyek peninggalan Jokowi itu tahun depan.
Setelah itu, proyek akan diambil alih pembangunannya oleh Otoritas IKN (OIKN).
Peralihan tugas pembangunan disampaikan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti. Ia menyampaikan Kementerian PU kemungkinan hanya akan ikut membangun IKN sampai tahun depan.
Mereka hanya menuntaskan proyek-proyek yang selama ini mereka pegang. Proyek-proyek itu bersifat tahun jamak (multiyear contract atau MYC) sejak 2022.
Tugas pembangunan IKN pun akan sepenuhnya diemban Otorita IKN.
Meski demikian mendapat tugas besar, Otorita IKN ternyata dibekali anggaran terbatas oleh Presiden Prabowo Subianto. Jatah untuk lembaga ini hanya Rp6,3 triliun pada APBN 2026.
Jumlah itu memang lebih besar dibandingkan outlook 2025 yang sekitar Rp4,7 triliun. Akan tetapi, anggaran ini tidak sampai separuh dari dana tahun 2025 yang sebesar Rp13,5 triliun.
Duit Rp6,3 triliun juga tidak sesuai usulan OIKN. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengajukan Rp21,18 triliun saat rapat anggaran dengan DPR.
