HARAPANMEDIA.COM, BATAM- Berdasarkan hasil survei tahun 2026 yang dilakukan bersama BPS dan LPS, indeks inklusi keuangan Kepri mencapai 98,43 persen, hanya di bawah DKI Jakarta (99,74 persen) dan DI Yogyakarta (98,74 persen).
Tingkat inklusi keuangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menempati peringkat ketiga tertinggi secara nasional.
Angka tersebut dipaparkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri, Sinar Danandjaya, dalam High Level Meeting Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (10/11/2026).
Sementara untuk indeks literasi keuangan, Kepri berada di peringkat keempat nasional dengan angka 78,29 persen.
“Artinya masyarakat Kepri sudah bisa mengakses produk dan layanan jasa keuangan dengan baik. Namun kita melihat ada celah sekitar 20 persen antara inklusi dan literasi. Inklusi tinggi berarti banyak yang pakai, tapi literasi masih tertinggal,” sebut Sinar.
Kesenjangan ini menjadi perhatian utama. Sinar mengingatkan, masyarakat perlu benar-benar memahami manfaat sekaligus risiko dari setiap produk keuangan yang digunakan, termasuk mengetahui ke mana harus mengadu jika terjadi sengketa.
Selain itu, edukasi keuangan terutama dalam mengelola keuangan kepada masyarakat terus ditingkatkan untuk meningkatkan indeks literasi keuangan masyarakat Kepri.
“Kami selalu sampaikan urutannya: pertama miliki dana darurat setara 6 kali pengeluaran bulanan. Kedua, punya perlindungan asuransi. Baru ketiga, sisanya untuk investasi. Jangan terbalik,” tegasnya.
Melalui Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), capaian masing-masing wilayah di Kepri saat ini terbagi dalam beberapa kategori.
Diantaranya, kategori unggul, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun.
Kategori hampir unggul, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, lalu kategori berkembang yakni Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas.
Sinar berharap pemerintah daerah yang belum masuk kategori unggul dapat memperkuat sinergi dengan industri jasa keuangan, sehingga akses masyarakat terhadap kredit UMKM, tabungan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya semakin merata hingga ke pulau-pulau terluar.
