Data DTSEN juga digunakan untuk memperjelas sasaran intervensi. Dari 19.220 keluarga Desil 1, jumlah terbesar berada di Kecamatan Sagulung sebanyak 2.740 keluarga, disusul Galang 2.412 keluarga dan Batu Aji 1.918 keluarga.
Dari sisi jumlah penduduk, Sagulung tercatat sebanyak 8.441 jiwa dan Galang 8.223 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di Batam memiliki karakter berbeda antara kawasan perkotaan dan hinterland.
“Selain kemiskinan secara umum, Pemko Batam juga telah melakukan verifikasi dan validasi warga miskin ekstrem. Pada 2026, tercatat 72 keluarga atau 450 jiwa masuk kategori miskin ekstrem,” kayanya.
BACA JUGA: Aliran Air Kembali Lancar, Warga GMP Tahap 2 Sampaikan Apresiasi Kepada BP Batam
Untuk itu, Rudi mengatakan, intervensi perlindungan sosial juga terus dipertajam. Di sisi pemberdayaan, terdapat 10.310 jiwa usia produktif yang tidak bekerja. Pemerintah juga mencatat 3.389 keluarga telah memiliki usaha dan 10.396 keluarga belum memiliki aset produktif. Data tersebut menjadi dasar untuk mendorong pelatihan kerja, bantuan modal, pembinaan usaha, serta penyediaan sarana produksi.
“Penguatan penanganan kemiskinan juga terlihat dari dukungan anggaran. Anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Batam meningkat dari Rp88,54 miliar pada 2023 menjadi Rp519,24 miliar pada 2024, Rp565,56 miliar pada 2025, dan Rp864,95 miliar pada 2026 yang tersebar di berbagai OPD,” katanya.
Pada 2026, anggaran tersebut diarahkan untuk tiga strategi utama, yakni Rp466,35 miliar untuk penurunan beban pengeluaran, Rp14,15 miliar untuk peningkatan pendapatan masyarakat, dan Rp384,45 miliar untuk pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
Pemko Batam menekankan, penanganan kemiskinan ke depan perlu diperkuat melalui konvergensi program, pemanfaatan data yang akurat, serta penajaman intervensi di wilayah prioritas. (*/man)
