Ia menyebut sinkronisasi melibatkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta BGN.
“Rapat hari ini memastikan semua sistem data dari banyak kementerian, baik itu Kemendikdasmen, kemudian Kementerian Kependudukan dan BKKBN, kemudian Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BGN, datanya itu saling ngobrol sehingga kita betul-betul menemukan sebetulnya, jadi tidak ada double identitas,” ujar Sudaryono.
Data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi menunjukkan hasil validasi terbaru menemukan pengurangan 4.864.467 peserta didik akibat eliminasi data ganda (double counting).
Selain itu, terdapat 845.660 data ganda guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang juga telah dibersihkan.
Setelah proses validasi tersebut, jumlah penerima manfaat yang dinyatakan valid tercatat sebanyak 42.847.940 siswa dan 3.351.568 guru serta tenaga kependidikan.
Sebelum validasi dilakukan, data siswa yang dihimpun berasal dari 36.641.241 siswa di bawah Kemendikdasmen dan 6.206.699 siswa di bawah Kementerian Agama.
Sementara, data guru dan tenaga kependidikan berasal dari 2.865.209 orang di Kemendikdasmen dan 486.359 orang di Kementerian Agama. (*)
