Ia menambahkan, pendekatan data-driven government memungkinkan program pembangunan disusun secara lebih presisi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Selain mendukung perencanaan pembangunan, digitalisasi juga diterapkan dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Salah satu implementasinya ialah penerapan pembayaran parkir menggunakan QRIS yang dinilai mampu meningkatkan kemudahan layanan sekaligus memperkuat transparansi penerimaan daerah.
“Digitalisasi juga kami dorong untuk meningkatkan PAD. Pembayaran parkir melalui QRIS memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dan akurasi penerimaan daerah sehingga potensi kebocoran dapat diminimalkan,” katanya.
Firmansyah menegaskan, digitalisasi akan terus diperluas ke berbagai sektor pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang modern, adaptif, dan berdaya saing.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, Pemerintah Kota Batam terus memperkuat integrasi data lintas sektor serta mempercepat digitalisasi pelayanan publik guna mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Masuknya Batam dalam lima besar nominasi ADLGA 2026 menjadi indikator bahwa transformasi digital yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada pemanfaatan data dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mengoptimalkan pendapatan daerah.
Melalui penguatan kepemimpinan digital dan tata kelola pemerintahan berbasis data, Batam terus mempertegas posisinya sebagai salah satu daerah yang konsisten menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. (*/man)
