Ia menjelaskan, aplikasi pinjaman online yang legal umumnya hanya meminta akses terhadap kamera, mikrofon dan lokasi pengguna.
Sebaliknya, aplikasi ilegal sering kali meminta akses tambahan ke daftar kontak maupun galeri telepon seluler yang kemudian dapat digunakan untuk proses penagihan yang tidak sesuai aturan.
“Data-data tersebut nantinya bisa digunakan ketika proses penagihan. Ini yang sering menjadi keluhan masyarakat terkait pinjol ilegal,” katanya.
Karena itu, Rizky mengimbau masyarakat menerapkan prinsip “legal dan logis” sebelum menggunakan layanan keuangan maupun berinvestasi.
Legal berarti memastikan produk atau layanan tersebut memiliki izin dari otoritas yang berwenang, sedangkan logis berarti masyarakat harus mempertimbangkan kewajaran keuntungan atau penawaran yang diberikan.
Dalam sesi pemaparannya, Rizky juga mengingatkan pentingnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan sebelum mengambil pinjaman.
BACA JUGA:Â Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie Kunjungi Pedaraban Budaya Melayu Pulau Penyengat
Menurutnya, banyak masyarakat terjebak utang bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan demi memenuhi gaya hidup dan tuntutan sosial.
“Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Jangan sampai pinjaman digunakan hanya untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Batam, Firman Hidayat, mengatakan seminar tersebut digelar sebagai upaya mmberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan di era digital.
Menurut Firman, masih banyak masyarakat, khususnya generasi muda yang baru memiliki penghasilan, lebih mengutamakan gaya hidup konsumtif dibandingkan menyiapkan tabungan maupun investasi untuk masa depan.
Ia menilai kemampuan mengelola keuangan menjadi hal penting bagi masyarakat Batam yang hidup di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang.
Menurutnya, peningkatan ekonomi daerah harus diiringi dengan kemampuan masyarakat mengatur keuangan agar kesejahteraan dapat meningkat secara merata.
“Kita tidak ingin ekonomi Batam naik, tetapi tingkat kemiskinan juga tinggi. Karena itu masyarakat harus memiliki tata kelola keuangan yang baik,” terangnya. (*/man)
