Kamaluddin mengatakan Perda LAM nantinya akan memuat pengakuan serta penguatan terhadap kearifan lokal yang menjadi identitas daerah.
Hal tersebut mengingat, setiap wilayah memiliki ciri khas budaya yang perlu dijaga melalui aturan yang jelas dan mengikat.
“Setiap daerah punya kekhasan masing-masing, termasuk kearifan lokal. Itu perlu diatur secara jelas agar menjadi kesepakatan bersama. Karena itu, kami merasa perlu membentuk Perda-nya,” katanya.
Pembahasan Ranperda LAM, menjadi wujud nyata komitmen DPRD Batam dalam melestarikan adat dan budaya Melayu. Hal tersebut sejalan dengan posisi Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah yang lekat dengan identitas Melayu.
“Kita bisa berkaca dengan daerah Melayu lainnya di daratan Sumatera, seperti Riau,” kata Kamaluddin.
Seperti diketahui Ranperda tentang Lembaga Adat Melayu sudah dibahas dengan menghadirkan sejumlah paguyuban yang ada di Batam untuk memberikan masukan,Seperti Ikabsu, IKSB, dan sejumlah paguyuban daerah yang daeri berbagai aerah yang ada di Batam dalam rapat yang digelar Pansus DPRD Batam. (*/man)
