“Saya mengusulkan agar Bawaslu jangan dikecilkan menjadi badan seperti sekarang. Seharusnya menjadi komisi, seperti KPU, karena Bawaslu menentukan dua dari tiga pilar demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra menyebut partisipasi luas berbagai unsur masyarakat sebagai modal penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pilkada 2025.
“Kami mengapresiasi seluruh narasumber dan peserta yang hadir. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel,” kata Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra.
Rakor ini diikuti berbagai organisasi masyarakat, lembaga adat, komunitas jurnalis, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Batam. Setiap peserta mengirimkan dua perwakilan.
BACA JUGA: Tekan Tingkat Pengangguran di Batam Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Galakkan Pelatihan Bersertifikat
Peserta antara lain berasal dari Komunitas Pengawas Partisipatif (KPP) Batam, Universitas Internasional Batam, Universitas Riau Kepulauan, Universitas Putra Batam, Politeknik Negeri Batam, Universitas Ibnu Sina, Universitas Universal, PWNU, PWM, serta sejumlah paguyuban dan organisasi seperti GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, ICMI Kepri, FKUB, BKOW, PPDI, PERPAT, dan PSMTI.
Selain itu turut ikut serta organisasi kemahasiswaan seperti GMNI, HMI, PMII, GMKI, GAMKI, IMM, KAMMI, dan PMKRI juga turut hadir. (*/man)
