“Nelayan saat ini harus menempuh jarak yang jauh dan mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli BBM. SPBU nelayan akan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan Presiden merupakan langkah pemberdayaan melalui tiga konsep: mengadakan yang belum ada, meningkatkan yang sudah ada, dan memberdayakan masyarakat marginal.
BACA JUGA: Wali Kota Buka Muskot PMI Batam Puji Sri Soedarsono Beri Inspirasi Gerakan Kemanusiaan
“Gebrakan Menteri Koperasi luar biasa. Apa yang menjadi ranah dan kewenangan pemerintah daerah akan kami percepat,” kata Amsakar.
Di saat yang sama, Wali Kota mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait dukungan pemerintah daerah dalam percepatan pemetaan aset, lahan, dan bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Amsakar menjelaskan bahwa Kota Batam menjadi daerah pertama di Provinsi Kepulauan Riau yang telah melaksanakan program Koperasi Merah Putih sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Saya sudah menginstruksikan camat dan lurah se-Kota Batam untuk mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih. Alhamdulillah, Batam menjadi daerah kedua secara nasional yang menyelesaikan pembentukannya setelah Kabupaten Lingga,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemko Batam telah meresmikan sejumlah gerai koperasi di Bulang, Pulau Buluh, dan Fanta, serta menggelar pelatihan bagi pengurus dan pengawas. Selain itu, peletakan batu pertama pembangunan gedung koperasi telah dilakukan di Kelurahan Seilekop.
Amsakar menyebut bahwa pihaknya terus mendorong penyelesaian 64 titik lokasi koperasi di seluruh kelurahan. Masing-masing disiapkan lahan seluas 1.000 meter persegi untuk pembangunan fasilitas koperasi Merah Putih.
“Saat ini sudah ada 31 lahan yang selesai prosesnya. Sebagian besar merupakan fasum dan fasos. Batam memiliki karakteristik berbeda karena tata kelola lahannya berada di bawah kewenangan Badan Pengusahaan Batam,” jelasnya. (*/man)
