HARAPANMEDIA.COM, BATAM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah melalui Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto. Dalam kesempatan itu, Heri Wiranto menjelaskan bahwa rakor ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan maraton yang digelar di tiga zona, yakni zona timur di Sulawesi, zona tengah di Bali, dan zona barat di Batam.
“Kami berharap masukan dari kepala daerah dapat menjadi poin penting dalam revisi peraturan ke depan. Masukan dari daerah sangat berarti untuk memastikan kebijakan pusat berpijak pada realitas lapangan,” kata Heri saat rakor di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batuampar, Rabu (22/10/2025).
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, turut menjadi narasumber dalam forum Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah Melalui Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut.
BACA JUGA: DPRD Batam Targetkan 15 Ranperda 10 Usulan Pemko dan 5 Inisiatif Dewan Dibahas Tahun 2026
Amsakar menilai momentum ini sangat penting untuk meninjau kembali pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menghimpun berbagai masukan terkait tata kelola pemerintahan yang telah berjalan, termasuk pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya agar ke depan penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan selaras,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh masukan dari daerah akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
