Selain itu, Cen juga menyampaikan persoalan mendesak terkait lambannya pencairan DBH dari pusat. Untuk tahun 2025 saja, pencairannya baru mencapai separuh dari yang diharapkan. Padahal, Pemkab Natuna wajib menyelesaikan sejumlah utang yang tidak sedikit kepada pihak ketiga, termasuk kepada pers.
Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani mengajak pers dan jajaran PWI untuk menjadi mitra positif bagi pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya kritik yang konstruktif demi kemajuan Natuna.
“Silakan mengkritisi pemerintah secara konstruktif. Namun, kita juga harus bersama-sama mendorong pembangunan Natuna yang lebih maju,” kata Saibansah.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat PWI, Marganas Nainggolan, menyoroti kondisi yang kurang menguntungkan bagi Natuna. Menurutnya, sektor perikanan di Natuna mampu menghasilkan pajak hingga Rp 13 triliun, namun hampir seluruhnya masuk ke pusat. Hanya sekitar Rp 5 miliar yang kembali ke Natuna dalam bentuk DBH.
“Di sini peran pers sangat diharapkan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan. Ada keuangan yang harus dikembalikan ke daerah karena Natuna cukup strategis dan memerlukan perhatian serius,” jelas Marganas.
Wakil Ketua Pembinaan Daerah PWI Kepri, Arham, menambahkan bahwa momen berakhirnya dualisme di tubuh PWI harus menjadi momentum bagi anggota untuk lebih bermarwah, berintegritas, serta meningkatkan kualitas profesionalisme.
“Momen berakhirnya dualisme dan bersatunya kembali insan pers menjadi peluang bagi PWI untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan Natuna,” ujar Arham.
Dalam kesempatan ini, PWI juga menegaskan bahwa dualisme di tubuh organisasi telah berakhir, dan saatnya PWI berkontribusi lebih besar untuk kemajuan Natuna. (*/man)
