“DPRD akan mengawal persoalan ini dan mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang agar kasus ini dapat dibuka secara terang-benderang dan memastikan pihak perusahaan bertanggungjawab kepada korban dan keluarganya,” tegasnya.
BACA JUGA: PWI Kepri Kunjungi Mapolda Kepri, Kapolda Irjen Asep Safrudin Ajak Insan Pers Tangkal Berita Hoaks
Hal yang sama juga disampaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam saat bertemu dengan Manajemen PT ASL Audrey. Amsakar Achmad secara tegas menekankan harus dilakukan pembenahan tata kelola dan evaluasi standar SOP dalam pelaksanaan kegiatan usaha di PT. ASL.
“Sebagai pimpinan daerah, saya tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Tentu tidak ada yang menginginkan kejadian seperti ini, namun demikian harus segera dilakukan pembenahan dan perubahan. Tata kelola dan standar harus dirubah. Harus dilakukan evaluasi dan pembenahan SOP bagi PT ASL, ” tegas Amsakar.
Ia juga meminta PT. ASL melaksanakan tanggung jawab penanganan terbaik kepada korban dan keluarga, serta langkah pendampingan psikis terhadap keluarga korban juga harus dilakukan.
“Kami tentu meminta agar penanganan korban dan keluarga harus dilakukan secara baik, termasuk langkah-langkah pendampingan psikis kepada keluarga korban juga harus dilakukan.” kata Amsakar.
Senada dengan ia Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan keselamatan kerja adalah hal mutlak yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha.
“Sudah ada dua kejadian, artinya harus dilakukan evaluasi. Kami tidak ingin lagi terulang kejadian seperti ini. Keselamatan mereka adalah hal utama.” kata Li Claudia kepada Manajemen ASL. (*/man)
