HARAPANMEDIA.COM, KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). MoU ini dilakukan di Harper Premier Hotel Kota Batam, pada Selasa (22/7/2025).
Penandatanganan MoU dan PKS dilakukan Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad atas nama Pemerintah Provinsi Kepri, bersama Kepala BPH Migas Erika Retnowati, disaksikan peserta dari OPD Pemprov Kepri dan Komite BPH Migas.
Untuk poin kerja sama mencakup dua hal penting, yaitu pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), serta Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) kepada konsumen pengguna di Provinsi Kepri.
Gubernur Ansar menjelaskan untuk meningkatnya aktivitas ekonomi di Kepri membutuhkan perhatian dari semua pihak, termasuk BPH Migas sebagai badan resmi yang mengatur rantai pasok distribusi BBM.
Menurutnya, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran JBT seperti solar subsidi, serta JBKP seperti pertalite, sangat erat kaitannya dengan kelancaran aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
BACA JUGA: Kepala BP Batam Buka Festival Mancing Ngarong V, Dorong Pelestarian Budaya Lokal
“Sejak kerja sama ini dimulai pada tahun 2022, telah banyak hasil luar biasa yang dicapai dalam menjawab berbagai tantangan, khususnya terkait penyaluran dan pendistribusian BBM yang tepat sasaran kepada konsumen yang berhak menerimanya,” jelas Gubernur Ansar.
