Di samping itu, lanjutnya, kerjasama ini juga bertujuan untuk menyediakan fasilitas pemeriksaan fisik terhadap arus lalu lintas barang yang keluar dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Hal tersebut sekaligus menindaklanjuti arahan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terkait reformasi tata kelola pelabuhan.
“Harapannya tentu agar barang yang keluar-masuk bisa lebih tertib. Semoga ini bisa sukses karena telah mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholder,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar; Direktur Restrukturisasi, Hadjad Widagdo; Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Alex Sumarna; Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko, Konstantin Siboro; Direktur Evaluasi dan Pengendalian, Asep Lili Holilullah; dan perwakilan PT Persero Batam.
