“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti anak-anak yang tidak mampu perlu disubsidi terkhusus yang sekolah di swasta. Kita minta anaknya dibantu karena ada undang-undang bahwa pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bertanah air,” paparnya.
“Kami minta anak-anak yang sekolah di swasta itu dibantu. Sekolah negeri digratiskan tapi negara yang membayar operasional semua. Untuk anak di swasta bayarlah, sehingga mereka juga bisa mengenyam pendidikan dengan baik,” katanya.
BACA JUGA:Â Mulai 2025 Guru PPPK Diperbolehkan Mengajar di Sekolah Swasta
Ia mengatakan saat ini jumlah lembaga pendidikan swasta di Batam lebih 100 perguruan dan jumlahnya terus bertambah. Satu sekolah anggap punya 700 siswa berapa banyak anak yang bersekolah di swasta.
Pemilik sekolah Maranata itu menyebut sebenarnya jika pemerintah mau setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jangan memaksakan semua anak masuk sekolah negeri.
“Kita melihat ada sekolah yang sampai dua atau tiga shift anak-anak sekolah. Padahal kalau anak itu masuk ke sekolah swasta dan anak-anak dibantu pemerintah tidak akan akan persoalan setiap PPDB berkeluh kesah terkait penerimaan siswa.
Untuk itu dengan kehadiran Pengurus Perkumpulan Pemilik Lembaga Perguruan Swasta Nasional (P2LPSN) diharapkan sekolah swasta punya nilai tawar sebagai mitra kerja pemerintah. “Kami membantu pemerintah mendidik anak, karena itu kami minta guru-guru yang telah mengabdi mendidik dan mencerdaskan anak diperhatikan pemerintah,” katanya.
Dalam rapat perdana disepakati persiapan antisipasi makan gratis yang akan dilakukan pemerintah. P2LPSN memiliki link ke dinas Pendidikan sehingga bisa dilakukan pertemuan/audiensi ke dinas Pendidikan untuk menanyakan secara langsung tentang program makan gratis.
Selain itu wadah ini akan menambah anggota Yayasan, Membuat data nama Yayasan dan sekolah-sekolah, menentukan biaya pendaftaran, iuran pengurus, membuat profil P2LPSN, membuat pertemuan dengan mengajak Yayasan, yang melibatkan kepala sekolah.
Mengumpulkan database berupa jumlah murid swasta per-tingkatan (TK/SD/SMP/SMA) untuk dibawa saat pertemuan dengan Dinas Terkait. Membuat google form pendaftaran untuk sekolah/Yayasan yang ingin bergabung di P2LPSN dan lainnya. (*/man)
