Gubernur juga menekankan pentingnya tata kelola yang tersistem dalam urusan perizinan serta barang dan jasa guna meminimalkan potensi terjadinya korupsi.
BACA JUGA:Â Pemprov Gandeng Aparat Penegak Hukum Awasi Pengelolaan Dana Desa Yang Dikucurkan Pemerintah
“Sama seperti Korsupgah KPK, kita selalu terbuka dan berharap bisa terus berkoordinasi demi perbaikan yang berkelanjutan,” ucapnya.
Sementara, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah I KPK RI Uding Juharudin menyampaikan tujuan rakor ini adalah memberikan pemahaman tentang nilai-nilai antikorupsi baik kepada ASN maupun pemohon perizinan.
Ia juga mengingatkan Pemprov Kepri dapat mengambil langkah-langkah implementasi pelayanan prima dan pencegahan korupsi dalam proses perizinan.
Selain itu, KPK mendorong penertiban rekomendasi teknis serta melakukan langkah tindak lanjut untuk perbaikan pemrosesan perizinan agar memenuhi pelayanan prima dan ekspektasi masyarakat dan mencegah praktik pungutan liar dan korupsi.
Uding berharap output dari rakor ini meliputi laporan hasil pemantauan proses perizinan dan telaah kerawanan korupsi di sektor perizinan strategis pemerintah daerah tahun 2024, serta peta kerawanan korupsi di area pelayanan publik sektor perizinan.(*/man)
