“Kita bukan tidak mendukung program yang sudah dibuat pemerintah, penerimaan siswa menggunakan sistem. Tetapi sekarang kita juga harus melihat kondisi ekonomi orangtua yang tidak sanggup menyekolahkan anak ke sekolah swasta,” kata Tumbur Hutasoit.
Ia menyebut setiap PPDB orangtua harus menunggu di depan sekolah berhari-hari agar anaknya diterima di sekolah tersebut.
“Ini sangat miris, orangtuanya yang seharusnya bekerja, harus mengambil cuti atau meninggalkan pekerjaan mereka untuk datang ke sekolah mengharapkan belas kasihan, agar anaknya diterima,” katanya.
Kondisi seperti itu menurut Tumbur membuat pendidikan di Kepri tidak kondusif dan membuka celah bagi oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan dirinya sendiri.
“Jadi harapan kita, saat pengumuman dilaksanakan orangtua yang anaknya tidak tertampung mendapat jawaban dari kebijakan yang diambil oleh Gubernur agar tidak terjadi kegaduhan di depan sekolah,” kata Tumbur.
BACA JUGA:Â BP Batam Utamakan Komunikasi Persuasif, Empat Kepala Keluarga Bergeser ke Hunian Sementara
Menurutnya sejak PPDB hingga verifikasi berkas, panitia sudah bekerja maksimal bahkan hari liburpun panitia PPDB bekerja di sekolah.
“Jadi harapan kita Gubernur Kepri, cepat membuat kebijakan, dan membantu kepala sekolah untuk mengurai seluruh calon siswa yang mendaftar ke SMAN dan SMKN,” terangnya.
“Sekarang tinggal kebijakan dari Gubernur, seluruh anak didik yang daftar bisa digeser sesuai dengan lokasi sekolah terdekat, agar meringankan beban orangtua, minimal ongkos tidak mahal,” kata Tumbur.
Kini puluhan berkas calon peserta didik yang tidak tertampung di SMKN 1, SMKN 5, SMAN 5, SMAN 17 dan SMAN 23. Semoga mereka bisa tertampung di sekolah tersebut. (*/man)
