Ia menyebut penghapusan SPP ini merupakan kebijakan Pemprov Kepri untuk membantu para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Gubernur melihat masih banyak orangtua yang kesulitan sehingga diambil kebijakan untuk mengalokasikan di APBD Provinsi Kepri.
Andi Agung menjelaskan, pihaknya akan memberikan subsidi kepada sekolah yang selama ini menjadikan SPP dalam membiayai operasional sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
BACA JUGA: Dukung Pelaku UMKM, Pemko Batam Gelar Pelatihan Entrepreneurship Angkatan I dan II Tahun 2024
“Kami sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp70 miliar untuk satu tahun ajaran. Berdasarkan hitungan kami, kebutuhan untuk satu semester itu sebesar Rp 43 miliar,” katanya.
Ia menyebutkan, kebijakan ini sudah lama direncanakan dan diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi permasalah SPP yang kerap terjadi di sekolah-sekolah.
“Banyak masalah sebenarnya terkait SPP ini, seperti siswa yang menunggak SPP tidak bisa mengikuti ujian bahkan tidak bisa mengambil ijazah mereka. Lewat bantuan yang diberikan provinsi, diharapkan biaya siswa tidak ada lagi kendala,” kata mantan Sekdis Pendidikan Kota Batam itu.
“Semoga dengan dihapuskannya SPP ini, mengurangi beban masyarakat dan orang tua siswa menjadi terbantu,” sambungnya.
Ketika ditanya apakah sekolah swasta juga akan diperhatikan? Andi menyebut untuk sekolah swasta tidak bisa terlalu jauh ikut campur. Mereka punya managemn yang tentunya mereka akan berusaha untuk bisa eksis. “Kalau kita membantu swasta tentu kita tidak bisa jauh intervensi. Mereka juga menghasilkan siswa yang berprestasi,” katanya. (*/man)
