Ia menjelaskan pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membantu komunikasi dengan pihak Malaysia agar hukuman yang diberikan kepada nelayan tidak berat.
BACA JUGA:Â Pembangunan Batam Cukup Pesat, Jadi Tolak Ukur Sespimti Polri Pilih Tempat Praktik Kerja Dalam Negeri
Menurut dia, Pemerintah Indonesia dan Malaysia pernah menjalin kerja sama terkait wilayah tangkap.
Inti dari perjanjian tersebut adalah nelayan Indonesia dengan kapasitas tertentu diperbolehkan untuk beraktivitas di perairan Malaysia dan begitu juga sebaliknya.
“Kita akan ke Kemenlu, minta Kemenlu mengingatkan kembali perjanjian itu, agar nelayan kita mendapatkan kemudahan dan keringanan serta hal itu dijadikan acuan oleh (Aparat Penegak Hukum Malaysia) dalam menentukan hukuman yang akan dikenakan pada nelayan,” katanya.
Menurut Rodhial, kejadian tersebut sudah sering terjadi, karena itu ia mengingatkan nelayan untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan dan selalu memperhatikan GPS agar tidak memasuki wilayah negara lain.
“Ini yang ketiga kalinya, jika belajar pada kasus sebelumnya yang ditahan hanya tekongnya. Kita berharap agar para nelayan ini bisa diberikan keringanan,” katanya. (*/man)
