MCP sendiri ialah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah setiap tahun.
Rakor ini disejalankan dengan perkenalan Satgas Pengampu Wilayah Provinsi Kepri Tahun 2024. Jefridin menyampaikan komitmen dan dukungannya pada Satgas Pengampu Wilayah baru dari KPK RI untuk Tahun 2024, yang dipimpin oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Edi Suryanto.
BACA JUGA: Bawaslu Kepri Dalami Dugaan Pelanggaran Money Politik Calon Anggota DPD Siap Berikan Klarifikasi
“Untuk alat ukur tahun 2024 ini dari kedelapan area tersebut, akan berfokus pada tiga nilai yaitu, MCP, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Ini kewajiban kita untuk meningkatkan nilai ini, sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, MCP tahun 2024 akan difokuskan pada tiga isu penilaian yaitu, proses pengadaan barang dan jasa, penyaluran hibah dan bansos, serta optimasisasi peran APIP.
“Maka dari itu, Pemko Batam berkomitmen tahun 2024 mendatang untuk pengadaan barang dan jasa, hibah dan bansos serta optimalisasi peran APIP Kota Batam dapat dipertahankan bahkan lebih baik lagi,” tegas Jefridin.
Hadir mendampingi Jefridin, Inspektur Daerah Kota Batam, Kepala BKPSDM Kota Batam, Kepala Bapenda Kota Batam dan Kepala BPKAD Kota Batam. (*)
