Lebih lanjut, Budi memastikan pihaknya bakal melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan para korban tidak mengeluarkan biaya sepeserpun. Termasuk soal pembelian obat atau alat yang digunakan oleh korban.
“Seharusnya layanan BPJS itu sudah cukup. Kalau ada keluhan kita akan cek supaya fasilitas kesehatannya tidak perlu memberikan obat tambahan,” ujarnya.
“Karena seharusnya standar BPJS untuk penyakit seperti ini sudah cukup untuk mengcover semua biaya layanan kesehatan dan obatnya,” imbuhnya.
Pemerintah diketahui resmi memberikan santunan kepada seluruh korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atifikal (GGAPA) pada anak yang telah meninggal dunia ataupun masih dalam perawatan intensif.
Pemberian bantuan tersebut dilakukan secara simbolik oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Plt Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia, pada Rabu (10/1).
Muhadjir merincikan bantuan uang tunai tersebut diberikan kepada total 312 korban yang telah divalidasi oleh Kementerian Kesehatan. Angka ini, kata dia, lebih sedikit dibanding data pada September 2023 lantaran ditemukan data ganda dan atau bukan merupakan korban GGAPA.
Ia menyebut dari total angka tersebut sebanyak 218 diantaranya merupakan korban meninggal dunia dan diberikan santunan sebesar Rp50 juta. Sementara untuk 94 korban sisanya yang telah sembuh atau masih dalam perawatan diberikan bantuan sebesar Rp60 juta per orang. (Red)
